Pasar Modal Syariah 

                     

Pengertian pasar modal syariah 

Pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dana guna penunjang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam kegiatannya, pemerintah telah memberikan fasilitas pada perusahaan yang menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan kemudahan dan juga memberikan peraturan-peraturan sehingga kepentingan masyarakat dapat terjamin dan perusahaan yang akan go public telah diteliti kelayakannya.

Definisi pasar modal dalam arti yang luas adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat kertas yang berharga.

Definisi dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih satu tahun). Termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka hipotek dan tabungan secara deposito berjangka.

Definisi pasar modal dalam arti sempit adalah tempat pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi yang memakai jasa makelar komisioner, dan underwaterriter.


Fungsi Pasar Modal  Syariah 

• Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
• Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
• Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
• Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 
• Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham

Fatwa MUI yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah

Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain :

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. 
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. 
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back.
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Prinsip Modal Syariah 

Pada pembahasan sebelumnya kami telah membahas mengenai ciri-ciri bank syariah dan bank konvensional. Pada pembahasan tersebut kita bahas mengenai ciri-ciri bank syariah panjang lebar. Berikut ini kami sampaikan mengenai prinsip pasar modal syariah:

Pembiayaan & investasi hanya dapat dilakukan pada aset/kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik & bermanfaat, sehingga atas manfaat yg timbul dapat dilakukan bagi hasil.

Uang adalah alat bantu pertukaran nilai & pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.

Akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dg pemilik usaha (emiten) dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar (bursa & self regulating organization lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.

Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemmapuan (maysir) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa & self regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (supply) maupun dari segi permintaan (demand).

Kriteria Efek Syariah 

Yang dimaksud dengan Daftar Efek Syariah (DES) dalah: kumpulan Efek yang tidak bertentangn dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, yang telah ditentukan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK.

DES yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. DES Periodik

DES Periodik merupakan DES Yang diterbitkan secara berkala pada akhir bulan Mei dan November di setiap tahunnya.

2. DES Isidentil

DES Isidentil adalah DES yang penerbitannya tidak secara berkala, namun:

Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik.

Penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES Secara periodik ditetapkan.

Sementara itu, efek yang dimuat dalam DES yang ditetapkan oleh Bapepam-LK adalah:

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya dilakukan berdasar prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang diterbitakn oleh Emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini Saham Reksa Dana Syariah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha beserta pengelolaannya bersadar prinsip syariah, selama Tidak melakukan kegiatan usaha seperti yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Memenuhi rasio-rasio keuangan sbb:

Total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%

Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibanding total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%

Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Jenis Efek Syariah 

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/ rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh Pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saham Syariah 

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.

Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut;

Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
    a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
    b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
        - perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
        - perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
    c. jasa keuangan ribawi, antara lain:
        - bank berbasis bunga;
        - perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
    d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
    e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
        - barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
        - barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN MUI;
        - barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
    f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan
Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
    a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
    b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari
       10% (sepuluh per seratus);

Sukuk 
Sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua jenis:

sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan
sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.
 Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal yang terdiri atas:

Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat);
Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;
Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/atau
Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).


Reksa Dana Syariah 
Reksa dana syariah menurut POJK. No 19/POJK.04/2015 adalah Reksa dana sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenui prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya.

Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.


Saham Syariah 

Pengertian Saham Syariah 

Saham Syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan syariah. Bagaimana penjelasannya? Sejauh ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pasar modal syariah. Padahal, pasar modal syariah merupakan alternatif yang tepat bagi umat Islam yang masih ragu untuk berinvestasi. Secara umum, instrumen tersebut sama dengan instrumen konvensional di pasar modal, yakni saham, obligasi, dan reksa dana. Akan tetapi yang membedakannya, perdagangan instrumen tersebut harus berdasarkan prinsip syariah.

Cara berinvestasi saham syariah 

Tidak ada yang sulit ketika anda ingin mencoba berinvetasi di jenis saham syariah. Cara berinvestasinya sama saja dengan bermain di saham konvensional. Anda hanya cukup mendatangi perusahaan sekuritas atau agen yang menjual saham. Di sana, anda dapat memilih saham berjenis syariah yang diminati.

Ada beberapa hal yang mesti anda perhatikan untuk dapat memiliki saham syariah yang diinginkan. Pertama, kenali saham yang diinginkan. Dalam saham, ada risiko dari dana yang anda tanamkan. Karena itu, menjadi penting untuk mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk saham yang diinginkan sebelum membelinya ke perusahaan sekuritas maupun agen saham lainnya.

Kedua, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai ajaran islam seperti yang sudah dituliskan sebelumnya. Kemudian ketiga, datangi perusahaan sekuritas. Setelah memahami daftar perusahaan yang sahamnya berkonsep syariah, saatnya anda mulai bertindak riil. Jika memang berniat bermain saham syariah, segera datangi perusahaan sekuritas terpercaya yang menjual saham syariah yang diinginkan. Pastikan perusahaan sekuritas tersebut diakui OJK.