Asuransi Syariah
Pengertian Auransi Syariah
Asuransi Syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip tolong menolong dan saling melindungi antar peserta. Pengertian tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam.
Meski investasi, Anda sebagai calon Nasabah jangan khawatir. Pasalnya, perusahaan asuransi memastikan bahwa instrumen untuk menanamkan modal halal dan bebas dari hal-hal haram. Mengingat ini adalah Asuransi Syariah, terdapat istilah Syariah yang berbeda dari Asuransi Konvensional. Dari istilah di bawah, Anda bisa mempelajari sedikit perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.
Wakaf Melalui Ansuransi
Wakaf adalah menyerahkan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau Nazhir. Nazhir bisa dari pihak perorangan maupun lembaga. Hak milik yang diwakafkan harus bersifat sukarela, tahan lama, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Program Wakaf dari Prudential Indonesia memberikan manfaat lebih. Karena program ini dapat berdampingan dengan asuransi dan investasi. Bahkan Anda sebagai Pemegang Polis Asuransi Syariah pun dapat mewakafkan manfaat asuransi. Dan kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan dari MUI. Adapun syaratnya:
Ahli Waris atau Penerima Manfaat asuransi menyetujui untuk mewakafkan manfaat asuransi Calon Penerima Manfaat asuransi telah menyatakan kesepakatan
Jumlah yang diwakafkan tidak lebih dari 45% dari total manfaat asuransi Ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi sudah menjadi hak Ahli Waris atau Penerima Manfaat asuransi Bagi Pemegang Polis Unit Link yang bersifat investasi tetap bisa mewakafkan manfaat investasi. Namun jumlahnya paling banyak sepertiga dari total harian warisan, kecuali terdapat kesepakatan lain dari semua ahli waris. Meski demikian harta benda untuk wakaf tak hanya bangunan atau tanah.
Uang, logam mulia, bahkan surat berharga pun dapat diwakafkan. Karena pada dasarnya, harta benda wakaf dapat bermanfaat bagi orang yang mewakafkan ketika meninggal dunia dan bermanfaat jangka panjang. Dengan kata lain, Program Wakaf memberikan banyak manfaat. Baik manfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan kemaslahatan umat.
Asuransi tersebut inovasi dari Asuransi Jiwa dengan prinsip Syariah terkait Unit Link. Sehingga asuransi memberikan perlindungan jiwa sekaligus alokasi investasi positif sejak Nasabah pertama kali membayar kontribusi.
Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Dengan mengetahui prinsip utama dari ini, kamu pun jadi lebih mantap dalam memutuskan jenis produk asuransi syariah yang bakal cocok untukmu.
1. Ta’awun
Prinsip dasar asuransi syariah adalah Ta’awun atau tolong menolong antara anggota. Artinya, jika kamu ingin membeli produk ini, kamu juga harus punya niat untuk membantu dan meringankan beban anggota lainnya.
Pasalnya, suatu saat anggota lainnya pun juga bisa terkena musibah sewaktu-waktu.
2. Amanah
Selain itu, prinsip selanjutnya adalah Amanah (trustworthy), prinsip ini digunakan untuk dapat mewujudkan saling percaya dimana perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada nasabah. Jadi, pastikan perusahaan asuransi syariah yang kamu pilih adalah perusahaan asuransi yang amanah.
Karena itu, sangat penting untuk mengetahui rekam jejak sebuah perusahaan asuransi syariah agar kamu bisa memastikan, uangmu berada di tangan profesional yang tepat.
3. Kerelaan (al-ridha)
Setiap nasabah Asuransi ini harus bisa ridha atau rela untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi yang akan difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugiaan.
4. Tauhid
Prinsip Tauhid (Unity) merupakan prinsip utama yang digunakan oleh setiap aktivitas kehidupan manusia.
Tauhid sendiri memiliki arti segala sesuatunya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, sebagai hukum yang mendasari untuk tidak menentang Allah SWT.
5. Keadilan
Keadilan atau justice ini merupakan prinsip kedua yang digunakan oleh Asuransi Syariah yaitu harus memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Tujuannya untuk dapat memahami hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan (saling sepakat). Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.
6. Kerja sama
Kerjasama adalah prinsip yang penting. Karena di dalam literatur ekonomi islam sendiri harus ada prinsip kerjasama. Hal ini karena prinsip kita sebagai makhluk yang berakal di muka bumi dan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain.
Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah
Mekanisme Asuransi Syariah
Terdapat berbagai bentuk mekanisme asuransi syariah, berikut ini adalah mekanisme asuransi syariah dimana pembayaran dari peserta hanya untuk kontribusi dan tanpa Investasi
Skema Mekanisme Asuransi Syariah Untuk Kontribusi Tanpa Investasi
Akuntansi Transaksi Asuransi (PSAK 108)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009.
Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.
Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis.
PSAK 101 lampiran 2 (dua) tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah yang terdiri atas :
5. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah ( FPJBS)
merupakan fasilitas yang diberikan hanya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, namun masih memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan. FPJPS merupakan instrument terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank syariah atau Unit Usaha syariah setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek. Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memperoleh FPJPS harus menyetor agunan ke Bank Indonesia berupa SWBI/SBIS ataupun SBSN. Agunan ini tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan agunan untuk pembiayaan lainnya selama dijadikan agunan untuk FPJPS. Jika pada saat jatuh tempo pembiayaan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tidak dapat melunasi kewajibannya, maka FPJPS dapat diperpanjang dengan tetap mengagunkan surat-surat berharga tersebut. Jika Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tidak memperpanjang FPJPS, maka pada saat jatuh tempo tersebut, Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan FPJPS. Jika hasil eksekusi agunan masih kurang untuk menutupi dana FPJPS, maka Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah harus menambah dana ke Bank Indonesia. Namun jika hasil eksekusi agunan lebih dari FPJPS, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Bank Sariah atau Unit Usaha Syariah
Pengertian Auransi Syariah
Asuransi Syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip tolong menolong dan saling melindungi antar peserta. Pengertian tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam.
Meski investasi, Anda sebagai calon Nasabah jangan khawatir. Pasalnya, perusahaan asuransi memastikan bahwa instrumen untuk menanamkan modal halal dan bebas dari hal-hal haram. Mengingat ini adalah Asuransi Syariah, terdapat istilah Syariah yang berbeda dari Asuransi Konvensional. Dari istilah di bawah, Anda bisa mempelajari sedikit perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.
Wakaf Melalui Ansuransi
Wakaf adalah menyerahkan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau Nazhir. Nazhir bisa dari pihak perorangan maupun lembaga. Hak milik yang diwakafkan harus bersifat sukarela, tahan lama, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Program Wakaf dari Prudential Indonesia memberikan manfaat lebih. Karena program ini dapat berdampingan dengan asuransi dan investasi. Bahkan Anda sebagai Pemegang Polis Asuransi Syariah pun dapat mewakafkan manfaat asuransi. Dan kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan dari MUI. Adapun syaratnya:
Ahli Waris atau Penerima Manfaat asuransi menyetujui untuk mewakafkan manfaat asuransi Calon Penerima Manfaat asuransi telah menyatakan kesepakatan
Jumlah yang diwakafkan tidak lebih dari 45% dari total manfaat asuransi Ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi sudah menjadi hak Ahli Waris atau Penerima Manfaat asuransi Bagi Pemegang Polis Unit Link yang bersifat investasi tetap bisa mewakafkan manfaat investasi. Namun jumlahnya paling banyak sepertiga dari total harian warisan, kecuali terdapat kesepakatan lain dari semua ahli waris. Meski demikian harta benda untuk wakaf tak hanya bangunan atau tanah.
Uang, logam mulia, bahkan surat berharga pun dapat diwakafkan. Karena pada dasarnya, harta benda wakaf dapat bermanfaat bagi orang yang mewakafkan ketika meninggal dunia dan bermanfaat jangka panjang. Dengan kata lain, Program Wakaf memberikan banyak manfaat. Baik manfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan kemaslahatan umat.
Asuransi tersebut inovasi dari Asuransi Jiwa dengan prinsip Syariah terkait Unit Link. Sehingga asuransi memberikan perlindungan jiwa sekaligus alokasi investasi positif sejak Nasabah pertama kali membayar kontribusi.
Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Dengan mengetahui prinsip utama dari ini, kamu pun jadi lebih mantap dalam memutuskan jenis produk asuransi syariah yang bakal cocok untukmu.
1. Ta’awun
Prinsip dasar asuransi syariah adalah Ta’awun atau tolong menolong antara anggota. Artinya, jika kamu ingin membeli produk ini, kamu juga harus punya niat untuk membantu dan meringankan beban anggota lainnya.
Pasalnya, suatu saat anggota lainnya pun juga bisa terkena musibah sewaktu-waktu.
2. Amanah
Selain itu, prinsip selanjutnya adalah Amanah (trustworthy), prinsip ini digunakan untuk dapat mewujudkan saling percaya dimana perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada nasabah. Jadi, pastikan perusahaan asuransi syariah yang kamu pilih adalah perusahaan asuransi yang amanah.
Karena itu, sangat penting untuk mengetahui rekam jejak sebuah perusahaan asuransi syariah agar kamu bisa memastikan, uangmu berada di tangan profesional yang tepat.
3. Kerelaan (al-ridha)
Setiap nasabah Asuransi ini harus bisa ridha atau rela untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi yang akan difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugiaan.
4. Tauhid
Prinsip Tauhid (Unity) merupakan prinsip utama yang digunakan oleh setiap aktivitas kehidupan manusia.
Tauhid sendiri memiliki arti segala sesuatunya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, sebagai hukum yang mendasari untuk tidak menentang Allah SWT.
5. Keadilan
Keadilan atau justice ini merupakan prinsip kedua yang digunakan oleh Asuransi Syariah yaitu harus memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Tujuannya untuk dapat memahami hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan (saling sepakat). Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.
6. Kerja sama
Kerjasama adalah prinsip yang penting. Karena di dalam literatur ekonomi islam sendiri harus ada prinsip kerjasama. Hal ini karena prinsip kita sebagai makhluk yang berakal di muka bumi dan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain.
Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah
Mekanisme Asuransi Syariah
Terdapat berbagai bentuk mekanisme asuransi syariah, berikut ini adalah mekanisme asuransi syariah dimana pembayaran dari peserta hanya untuk kontribusi dan tanpa Investasi
Skema Mekanisme Asuransi Syariah Untuk Kontribusi Tanpa Investasi
Skema Mekanisme Asuransi Syariah Untuk Kontribudi Sekaligus Investasi
Akuntansi Transaksi Asuransi (PSAK 108)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009.
Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.
Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis.
PSAK 101 lampiran 2 (dua) tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah yang terdiri atas :
- Laporan posisi keuangan (neraca)
- Laporan surplus defesitunderwriting dana tabarru
- Laporan perubahan dana
- Laporan laba rugi
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan arus kas
- Laporan sumber dan penggunaan dana zat
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan , dan
- Catatan atas laporan keuangan.
Transaksi Yang Terkait dengan regulator , khususnya ditunjuk untuk perbankan syariah antara lain :
· Sertifikat Wadiah Bank Indonesia,
· Sertifikat Bank Syariah Indonesia,
· Pasar Uang Antar Bank Syariah,
· Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA),
· Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS).
1. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.
Sebagai bukti penitipan dana tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. SWBI merupakan instrumen yang tidak boleh diperjualbelikan. Fungsi SWBI adalah untuk melaksanakan pengendalian moneter dan menjadi alat penyaluran kelebihan likuiditas Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. Besarnya bonus tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun prosentase dan bersifat sukarela.
2. Surat Berharga Bank Syariah Indonesia
sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Umum Syariah /UUS dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan penerbitan SBIS bagi bank Indonesia adalah mengatur peredaran uang didalam masyarakat, sedangkan bagi bank syariah/unit usaha syariah sebagai salah satu cara untuk mengatur likuiditas.Tujuan penerbitan SBIS adalah mengatur peredaran uang di dalam masyarakat. SBSI diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Akad yang digunakan oleh SBIS adalah Akad Ju'alah (imbalan) sehingga tidak ada Riba' meskipun return yang diberikan BI terbilang cukup tinggi.
3. PUAS (Pasar Uang Antarbank Syariah)
diterbitkan dengan PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan akad yang dapat digunakan untuk transaksi PUAS adalah : akad mudharabah, akad musyarakah, akad wadi’ah, akad qard dan akad sharf sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 37/DSN-MUI/X/2002. Pasar Uang Antarbank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu Bank kepada Bank yang lain, di mana Bank yang menerima dana sedang kalah kliring. Kalah kliring artinya sebuah Bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya.
4. Sertifikat investasi Mudharabah Antar Bank ( sertifikat IMA)
didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh bak syariah/ unit usaha syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. (Izin SE BI no 9/8/DPM tertanggal 30 Maret 2007. Tujuan Sertifikat IMA adalah sebagai sarana investasi untuk mengatur likuiditas bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.
5. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah ( FPJBS)
merupakan fasilitas yang diberikan hanya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, namun masih memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan. FPJPS merupakan instrument terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank syariah atau Unit Usaha syariah setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek. Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memperoleh FPJPS harus menyetor agunan ke Bank Indonesia berupa SWBI/SBIS ataupun SBSN. Agunan ini tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan agunan untuk pembiayaan lainnya selama dijadikan agunan untuk FPJPS. Jika pada saat jatuh tempo pembiayaan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tidak dapat melunasi kewajibannya, maka FPJPS dapat diperpanjang dengan tetap mengagunkan surat-surat berharga tersebut. Jika Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tidak memperpanjang FPJPS, maka pada saat jatuh tempo tersebut, Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan FPJPS. Jika hasil eksekusi agunan masih kurang untuk menutupi dana FPJPS, maka Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah harus menambah dana ke Bank Indonesia. Namun jika hasil eksekusi agunan lebih dari FPJPS, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Bank Sariah atau Unit Usaha Syariah
Komentar
Posting Komentar